Bogor ! HukumWatch.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat merespons kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjerat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Satpol PP. Sebanyak 14 anggota Satpol PP yang menjadi korban praktik gadai surat keputusan (SK) pengangkatan oleh atasannya kini dipastikan akan memperoleh bantuan hukum gratis.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan hak pegawai sekaligus upaya memulihkan kondisi para korban yang terdampak secara finansial dan psikologis.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan bahwa pendampingan hukum akan dimulai secara resmi dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
“Pendampingan akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB. Para korban langsung kami serahkan ke bagian hukum untuk ditangani oleh para pengacara,” ujar Alma dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Pendampingan Hukum dan Upaya Pemulihan Hak
Alma menjelaskan, lebih dari satu pengacara akan dilibatkan dalam proses pendampingan. Fokus utama tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pemulihan hak para anggota Satpol PP yang terdampak.
Para kuasa hukum nantinya akan membantu korban dalam:
Memulihkan hak keuangan yang terdampak cicilan macet
Menjalin komunikasi dengan pihak bank atau koperasi
Mencari solusi restrukturisasi utang
“Melalui kuasa hukum, diharapkan ada pembaruan terhadap utang mereka, sehingga tidak terus membebani para korban,” jelasnya.
Jalur Kekeluargaan Jadi Prioritas
Pemkot Bogor juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui mekanisme musyawarah. Upaya ini akan difasilitasi melalui forum yang dikenal sebagai Balai Badami, dengan tujuan mencapai penyelesaian damai.
“Pelaku akan diundang melalui pengacaranya untuk duduk bersama dalam diskusi permufakatan. Kita utamakan penyelesaian secara kekeluargaan,” kata Alma.
Namun, proses ini menghadapi kendala serius. Terduga pelaku berinisial ID, yang menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Satpol PP, dilaporkan sulit dihubungi.
“Sudah beberapa kali dihubungi, tetapi tidak ada respons. Seolah-olah menghilang tanpa jejak,” ungkap Alma.
Kronologi Kasus dan Klarifikasi Pemkot
Kasus ini mencuat setelah diketahui bahwa SK pengangkatan anggota Satpol PP digadaikan oleh sesama ASN, yang kemudian berujung pada cicilan macet serta pemotongan tunjangan korban.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap terduga pelaku. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan urusan pribadi, bukan kebijakan institusi.
“Tidak ada kaitan dengan kepentingan kantor. Ini murni persoalan pribadi antara pihak yang meminjam dan yang meminjamkan,” tegas Deni.
Deni juga mengonfirmasi jumlah korban mencapai sekitar 14 orang, seluruhnya merupakan ASN di lingkungan Satpol PP Kota Bogor.
Komitmen Penegakan Etika dan Perlindungan ASN
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas aparatur negara serta potensi penyalahgunaan jabatan. Pemkot Bogor memastikan akan mengawal kasus ini secara transparan dan sesuai dengan prinsip hukum serta kode etik jurnalistik.
Langkah cepat pemberian bantuan hukum mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pegawai serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
Kasus gadai SK ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin pentingnya integritas dalam birokrasi. Di tengah ketidakpastian yang dihadapi para korban, kehadiran negara melalui bantuan hukum menjadi harapan nyata untuk keadilan.
Ketika hukum berdiri di sisi yang benar, maka bukan hanya hak yang pulih—tetapi juga kepercayaan yang kembali tumbuh, perlahan namun pasti.
Kasus ini mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa integritas adalah celah bagi penyimpangan. Kini, publik menanti langkah tegas berikutnya—karena keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat nyata.
)** Yuri AP/ Djunod / Foto Ist.
