Jakarta, HukumWatch – MEMUTUSKAN: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana…

Jakarta, HukumWatch – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan apabila uang donasi masyarakat disalahgunakan maka donatur bisa menempuh lewat jalur hukum. Oleh karenanya jangan bermain…

Jakarta, HukumWatch – Proyek Strategi Nasional (PSN) Penyediaan Pangan Nasional/Food Estate di Papua Selatan dan Pariwisata PIK2, menjadi pembahasan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan…

Jakarta, HukumWatch – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, menggarisbawahi bahwa Pilkada Berintegritas, bebas dari praktik curang, politik uang,…

Jakarta, HukumWatch – Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) akhirnya resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain RUU MHA, terdapat…

Jakarta, HukumWatch – “Kami di DPD RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan…

Jakarta, HukumWatch – Pilkada serentak bakal berlangsung 27 November 2024 nanti, meliputi di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, untuk itu DPD RI…

Jakarta, HukumWatch – “Sekali lagi saya tegaskan, kami sangat prihatin dengan maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru, yang semakin hari intensitasnya boleh dikatakan semakin banyak…

Yogyakarta, HukumWatch – Komisi Fatwa dan Hukum, MUI merespon isu di masyarakat yang sebagian memilih tidak memiliki anak meskipun sudah menikah. Hal ini menjadi…

Jakarta, HukumWatch – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro,…