Jakarta (HukumWatch) :

Dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia, nama besar tidak selalu menjamin kebebasan dari sorotan aparat penegak hukum. Pada Senin pagi, 14 April 2025, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah milik Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kawasan Mulyorejo, Surabaya. Penggeledahan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, tidak hanya dari pihak LaNyalla, tetapi juga dari masyarakat yang mencermati jalannya proses hukum.

Penggeledahan Tanpa Temuan

Menurut keterangan resmi dari LaNyalla, penggeledahan itu dilakukan tanpa ditemukan satu pun barang bukti yang relevan dengan perkara korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjerat mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Lima orang penyidik KPK yang hadir di lokasi diterima oleh penjaga rumah, M. Eriyanto, serta disaksikan oleh dua asisten rumah tangga. Namun, hasil akhir dari penggeledahan tersebut nihil. Tidak ditemukan uang, barang, maupun dokumen yang dapat dikaitkan dengan penyidikan.

Fakta hukum ini memiliki bobot penting dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Ketika tindakan hukum dilakukan tanpa dasar yang kuat atau tanpa hasil yang mendukung proses pembuktian, maka publik berhak mempertanyakan motif dan urgensi tindakan tersebut.

LaNyalla secara tegas membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Ia menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Kusnadi, apalagi menerima atau mengetahui penerima dana hibah yang kini menjadi obyek perkara. Dalam keterangannya, ia mempertanyakan mengapa rumahnya menjadi target penggeledahan, padahal tidak ada kaitan apapun antara dirinya dan tersangka.

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Tindakan penggeledahan, meski diperbolehkan secara hukum, harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tujuan yang terukur. Apalagi jika menyangkut tokoh publik yang reputasinya dapat tercoreng hanya karena ekspos media.

Implikasi Hukum dan Tanggung Jawab KPK

Sebagai institusi independen, KPK memiliki kewenangan luas dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, berdasarkan prinsip hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Penggeledahan yang tidak membuahkan hasil harus segera diklarifikasi ke publik untuk mencegah misinformasi dan framing negatif yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah.

LaNyalla sendiri meminta agar KPK memberikan penjelasan terbuka terkait alasan rumahnya menjadi target, serta menyampaikan kepada publik bahwa tidak ditemukan apapun dalam proses penggeledahan tersebut. Tuntutan ini tidak hanya menyangkut hak pribadi, melainkan juga menyangkut etika dan transparansi institusi hukum di mata masyarakat.

Kasus penggeledahan rumah LaNyalla menjadi cermin penting tentang perlunya kehati-hatian dalam setiap langkah penegakan hukum. Tindakan hukum, sekecil apapun, dapat berdampak besar pada reputasi dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk KPK, dituntut untuk tidak hanya cermat dalam bertindak, tetapi juga cepat dalam menyampaikan klarifikasi, terutama jika hasil tindakan tersebut tidak membuktikan keterlibatan seseorang.

Penegakan hukum yang kuat harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi dan reputasi publik. Di sinilah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan diuji dan dibangun secara berkelanjutan.

)**Tjoek