Jakarta (HukumWatch) :

Kasus penembakan yang melibatkan oknum TNI Angkatan Laut kembali mengguncang publik. Kali ini, seorang sales mobil di Aceh menjadi korban dalam insiden tragis tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, secara tegas meminta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima TNI memberikan perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Sultan menyampaikan desakan ini setelah menerima laporan dari anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, yang mengungkapkan kronologi penembakan tersebut. Menurut Sultan, peristiwa ini bukan kasus tunggal. Ia menegaskan bahwa laporan tentang aksi serupa juga muncul dari sejumlah daerah lain, mulai dari Kalimantan hingga Papua.

Sultan menilai fenomena penembakan oleh oknum TNI AL telah berkembang menjadi masalah sosial serius. Ia menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan adanya krisis disiplin dan lemahnya kontrol internal dalam tubuh TNI.

“Fenomena penembakan oleh oknum TNI AL telah menjadi masalah sosial yang tidak bisa dianggap biasa. Ini mencerminkan adanya krisis disiplin dan kontrol internal yang harus segera ditangani oleh pimpinan tertinggi TNI,” tegas Sultan dalam pernyataan resminya, Sabtu (26/04).

Lebih jauh, Sultan menekankan bahwa tindakan brutal oleh individu berseragam negara tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma sosial dan merusak citra TNI di mata masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta adanya investigasi menyeluruh dengan melibatkan kepolisian, demi mengungkap motif di balik aksi kejam ini secara transparan dan akuntabel.

Dalam menghadapi kasus-kasus penembakan oleh aparat, Sultan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap institusi militer hanya bisa tumbuh melalui komitmen terhadap keadilan dan keterbukaan.

Selain itu, Sultan menyerukan perlunya kolaborasi lintas lembaga dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Menurutnya, semua pihak harus memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, agar keadilan benar-benar berpihak kepada korban.

Pentingnya Pengawasan Mental dan Pengelolaan Senjata

Tidak berhenti di sana, Sultan juga mendorong TNI untuk memperketat pengawasan terhadap kondisi mental anggota serta pengelolaan senjata api, khususnya di luar operasi militer. Ia menilai pengawasan berkala menjadi langkah penting dalam mencegah terulangnya tragedi yang merenggut nyawa warga sipil.

“TNI tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral terhadap keluarga korban. Mereka memiliki anak dan istri yang kini kehilangan tulang punggung keluarga. Negara tidak boleh lepas tangan dalam memberi santunan dan keadilan,” pungkas Sultan.

Desakan Sultan B. Najamudin mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap maraknya kekerasan oleh aparat bersenjata. Kasus penembakan di Aceh bukan sekadar persoalan individu, melainkan menyentuh akar masalah yang lebih dalam: keselamatan warga dan etika penggunaan senjata oleh aparat negara.

Reformasi sistem pengawasan internal TNI menjadi keharusan. Tanpa perubahan nyata, kasus serupa bisa terus berulang dan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.

)**Tjoek