Jakarta (HukumWatch) :
Sebanyak 52 Pos Bantuan Hukum (PBH) resmi menandatangani Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kemenkum DKJ). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah, Kamis (17/4), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas dan memperkuat akses terhadap bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Jakarta.
Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DKJ, Romi Yudianto, serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo.
Kristomo menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam menjamin akses hukum yang merata.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan hukum tidak hanya hadir di kota besar, tetapi menjangkau hingga desa dan kelurahan. PBH harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Selanjutnya, Romi Yudianto menjelaskan bahwa seluruh kelurahan di Jakarta kini telah mencapai status Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pencapaian ini harus diperkuat dengan kehadiran PBH di setiap wilayah.
“Sinergi antara Kanwil, BPHN, dan PBH menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan pendampingan hukum yang layak,” jelas Romi.
Sebagai bagian dari acara, dilakukan penandatanganan kontrak dan perjanjian kinerja secara simbolis, serta penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Sertifikat Pemberi Bantuan Hukum kepada para PBH yang lolos seleksi.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap implementasi program bantuan hukum di tahun 2025 akan berjalan lebih efektif, profesional, dan menjangkau lebih luas. Kehadiran 52 PBH yang telah terakreditasi menjadi bukti keseriusan Kemenkum DKJ dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan ini juga menjadi tonggak penting dalam penguatan reformasi hukum berbasis aksesibilitas dan kesetaraan bagi seluruh warga Jakarta.
)**Djunod
