Jakarta (HukumWatch) :
Korupsi adalah salah satu masalah laten yang terus menghantui Indonesia. Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, praktik korupsi tampaknya tetap bertahan, bahkan mengalami regenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Fenomena ini tidak hanya merusak moralitas bangsa, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Artikel ini akan membahas bagaimana regenerasi korupsi terjadi, tantangan dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memutus mata rantai korupsi di Indonesia.
Korupsi Warisan yang Terus Berlanjut
Regenerasi korupsi terjadi ketika praktik koruptif diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan regenerasi ini terus berlanjut, antara lain:
- Budaya Patronase dan Nepotisme ; Sistem politik dan birokrasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh patronase dan nepotisme, di mana pejabat yang lebih senior mengajarkan cara-cara koruptif kepada generasi berikutnya untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan pribadi.
- Lemahnya Integritas dan Pendidikan Antikorupsi ; Pendidikan antikorupsi belum menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya, banyak pejabat muda yang justru mengadopsi kebiasaan koruptif karena melihat contoh dari para senior mereka.
- Minimnya Efek Jera ; Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman ringan, remisi, atau bahkan pengampunan bagi pelaku. Ini memberikan sinyal bahwa korupsi bukanlah kejahatan serius, sehingga semakin banyak orang yang berani melakukannya.
- Politik Berbiaya Tinggi ; Sistem politik di Indonesia masih menuntut biaya tinggi untuk mencapai posisi strategis, baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Para politisi yang telah mengeluarkan dana besar cenderung mencari cara untuk “mengembalikan modal” setelah terpilih, sering kali dengan cara korupsi.
Tak heran bila upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, di antaranya:
Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum. Dimana banyak kasus korupsi yang penanganannya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Beberapa tersangka korupsi justru mendapat perlindungan dari kelompok politik tertentu.
Lemahnya Independensi Lembaga Hukum. Dimana Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sering kali mendapat tekanan politik yang melemahkan kinerjanya dalam memberantas korupsi.
Peradilan yang Kurang Transparan. Dimana banyak kasus korupsi yang diadili secara tertutup dan berakhir dengan hukuman ringan. Bahkan, beberapa koruptor justru mendapat fasilitas istimewa selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Dan Korupsi di Institusi Penegak Hukum. Inilah fakta ironisnya, lembaga yang seharusnya menindak pelaku korupsi justru sering terlibat dalam praktik koruptif. Kasus suap dalam sistem peradilan menjadi contoh nyata lemahnya integritas aparat penegak hukum.
Memutus Mata Rantai Korupsi
Untuk menghentikan regenerasi korupsi, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat membawa perubahan sistemik.
Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain Memperkuat Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan antikorupsi harus diperkenalkan sejak dini, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab harus menjadi bagian dari kurikulum nasional.
Menerapkan Hukuman Berat bagi Koruptor ; Hukuman bagi koruptor harus diperberat, termasuk penyitaan aset hasil korupsi dan larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik. Hukuman maksimal bagi koruptor kelas kakap juga bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan efek jera.
Reformasi Sistem Politik ; Biaya politik yang tinggi harus ditekan dengan sistem pembiayaan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, partai politik harus berkomitmen menyeleksi kader-kadernya berdasarkan integritas, bukan sekadar popularitas atau kekuatan finansial.
Selanjutnya dengan Memperkuat Independensi Lembaga Penegak Hukum. Seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus benar-benar independen dari intervensi politik. Pengawasan terhadap kinerja mereka juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Terakhir, Meningkatkan Peran Masyarakat dan Media. Karena Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Media juga harus tetap kritis dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, tanpa takut akan tekanan atau ancaman dari pihak tertentu.
Regenerasi korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari semua elemen bangsa. Penegakan hukum yang lemah, intervensi politik, serta budaya permisif terhadap korupsi menjadi tantangan utama dalam pemberantasannya.
Namun, dengan pendidikan antikorupsi, reformasi sistem politik, serta independensi lembaga hukum, kita dapat memutus mata rantai korupsi dan membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.
Perubahan ini tidak bisa dilakukan dalam semalam, tetapi harus dimulai sekarang agar generasi mendatang tidak lagi mewarisi budaya korupsi yang telah merusak negeri ini.
)**B.Tjoek Priambodo
