Jakarta (HukumWatch) :
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah Pertamina. Ia menilai lemahnya pengawasan dari holding menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi berjamaah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Menurut Asep, modus yang dilakukan para petinggi dan direksi anak perusahaan di lingkungan Pertamina menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang berlangsung terus-menerus. Praktik korupsi ini bahkan dilakukan dengan cara mark up harga yang merugikan negara dan menipu rakyat melalui penjualan barang yang tidak semestinya.
“Dahsyatnya, mereka melakukan tindakan melawan hukum dengan cara memanipulasi harga dan menjual produk yang seharusnya tidak dipasarkan. Ini jelas kejahatan terorganisir,” tegas Asep Wahyuwijaya pada Senin (26/2).
Legislator dari Fraksi NasDem ini menegaskan bahwa kasus korupsi di Pertamina sangat parah dan luar biasa. Ia bahkan menyoroti bagaimana prinsip AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, justru dihancurkan oleh salah satu BUMN terbesar di Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan ini, Asep mendesak dilakukan audit total dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan serta manajemen Pertamina. Ia menekankan perlunya pihak independen dengan kredibilitas tinggi untuk menangani kasus ini. Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan memeriksa seluruh pegawai Pertamina yang terlibat, tidak hanya elitnya, tetapi juga pelaku di lapangan.
“Pemeriksaan harus menyeluruh, jangan hanya menyasar pucuk pimpinan. Kejaksaan punya momentum untuk membersihkan Pertamina hingga ke akar-akarnya,” lanjutnya.
Asep menambahkan bahwa praktik korupsi yang mencakup mark up harga pembelian, pengoplosan BBM, serta pendistribusiannya melalui beberapa anak perusahaan inti merupakan bentuk kejahatan yang sistemik dan terorganisir. Oleh karena itu, hukuman berat dan efek jera harus diterapkan demi menegakkan keadilan bagi rakyat dan negara.
“Kita baru saja ribut soal efisiensi anggaran, tapi ternyata ada pihak-pihak yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyat. Ini benar-benar keterlaluan!” pungkasnya.
)**Tjoek
