Jakarta (HukumWatch) :
Mentalisme dalam politik merujuk pada penggunaan teknik psikologis, persuasi, dan manipulasi untuk mempengaruhi pikiran serta perilaku masyarakat. Para politisi yang memahami psikologi massa menggunakan teknik ini untuk membangun narasi yang membangkitkan emosi, seperti harapan atau ketakutan, demi mendapatkan dukungan publik.
Bagaimana Mentalisme Diterapkan dalam Politik?
Narasi yang Memikat ; Politisi sering kali menjadi pendongeng yang ulung, menciptakan cerita sederhana namun emosional. Contohnya, kata-kata seperti “perubahan” atau “harapan” dipilih untuk memotivasi pendukung.
Identitas Kolektif ; Politisi membangun rasa kebersamaan di antara pendukungnya, menciptakan kelompok yang merasa memiliki tujuan bersama.
Manipulasi Emosi ; Ancaman atau masalah sering kali dilebih-lebihkan untuk menciptakan rasa urgensi. Hal ini mendorong masyarakat mendukung kebijakan tertentu tanpa mempertimbangkan fakta secara kritis.
Bahasa Tubuh dan Visual ;
Politisi menggunakan bahasa tubuh, intonasi, dan media visual untuk menyampaikan pesan yang kuat. Poster kampanye atau iklan politik sering dirancang untuk memengaruhi emosi masyarakat secara langsung.
Signifikansi dan Risiko Mentalisme dalam Politik
Manfaat Mentalisme dalam Politik, jika digunakan secara konstruktif, mentalisme dapat memobilisasi masyarakat untuk perubahan sosial yang positif.
Kampanye yang memfokuskan isu-isu masyarakat dapat meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan negara.
Politisi yang karismatik sering menjadi inspirasi bagi masyarakat, membangun semangat kerja sama demi mencapai tujuan bersama.
Risiko Mentalisme dalam Politik
Namun, mentalisme juga memiliki sisi gelap. Manipulasi opini publik dapat menciptakan polarisasi sosial. Politisi yang fokus pada populisme sering kali memberikan janji-janji yang tidak realistis, sehingga memicu kekecewaan masyarakat.
Lebih parah lagi, kampanye hitam dan bahasa provokatif dapat memicu konflik serta kekerasan di masyarakat.
Mentalisme dalam Dinasti Politik
Dalam dinasti politik, mentalisme digunakan untuk mempertahankan kekuasaan keluarga atau kelompok tertentu.
Teknik ini sering melibatkan manipulasi loyalitas, kontrol informasi, dan penguatan narasi keluarga sebagai “penyelamat” masyarakat.
Dampak Negatif Dinasti Politik
Korupsi dan Nepotisme ;
Kontrol sumber daya oleh keluarga berkuasa sering memicu praktik korupsi dan kolusi.
Hambatan Inovasi ; Fokus utama dinasti politik adalah mempertahankan status quo, sehingga inovasi dan perubahan sering terhambat.
Minim Akuntabilitas ; Keputusan politik lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan publik.
Mengatasi Mentalisme dalam Politik
Untuk menghadapi dampak negatif mentalisme, beberapa langkah penting perlu diambil:
Peningkatan Literasi Politik;
Masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi dan mampu membedakan fakta dari opini. Literasi digital juga penting untuk menangkal berita palsu.
Penguatan Institusi Demokrasi ; Memperkuat peran partai politik, media massa, dan lembaga pengawas dapat meningkatkan checks and balances dalam pemerintahan.
Transparansi dan Reformasi Birokrasi ; Transparansi dalam pengelolaan negara dan reformasi birokrasi untuk mengurangi nepotisme harus menjadi prioritas.
Mentalisme dalam politik adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, mentalisme dapat menjadi alat untuk memotivasi dan memajukan masyarakat. Namun, jika disalahgunakan, ia dapat merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap politik.
Masyarakat harus selalu kritis dan rasional dalam menghadapi narasi politik agar tidak mudah dimanipulasi.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mentalisme, kita dapat membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
)*By Bambang Ipung Priambodo
